Amnesti: Jurnal Hukum

The Resolution of the Ambalat Conflict Viewed from a Pancasila Perspective

Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

The Ambalat Block dispute between Indonesia and Malaysia has been extensively examined from the perspective of international maritime law, yet limited scholarly attention has focused on its eval_uation through the philosophical and constitutional framework of Pancasila. This article seeks to examine whether the joint development policy in the Ambalat Block is compatible with the values of Pancasila and Indonesia’s constitutional objectives. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the study analyses legislation, international instruments, and scholarly doctrines to assess the alignment of joint management with Indonesia’s state philosophy. The findings indicate that joint development is a legitimate mechanism under international law and can manage disputed areas without prejudicing sovereignty claims. From a Pancasila-based perspective, it better reflects humanity, social justice, national unity, and public welfare than the use of force, while also highlighting potential limitations such as power asymmetries and the freezing of claims. By integrating philosophical, constitutional, and legal analyses, this study contributes a Pancasila-based eval_uative framework for assessing state policies in territorial disputes, offering both normative guidance and practical implications for Indonesia’s long-term national interests.

Regulatory Implications of the Notary Data Re-Registration Circular: A Policy Analysis for Notaries

Shinta Pangesti, Erica Manuella Gunadi — Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

The problem of misuse of Notary accounts is not a new issue. However, the Directorate General of AHU's steps to resolve this issue by issuing a Circular on Notary Data Re-registration require further review. This is not only due to the controversy that has arisen, but also because of the crucial position and content of the circular before it is re-enacted. The research questions are: What is the position of the Notary Data Re-registration Circular within the Indonesian legal system? And What are the consequences of disharmony between the Circular Letter on Notary Data Re-registration and the Notary Law? This normative legal research utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review. The approach used is a statutory, conceptual, and case approach. The research found that the Notary Data Re-registration Circular is not in accordance with statutory regulations, the General Principles of Good Governance, its nature and function, nor with public legal awareness, and therefore must be revoked. Moreover, the implementation of this Circular Letter on Notary Data Re-Registration has created several burdensome implications for Notaries and even increased the workload of the Notaries’ MPD, MPW, and MPP. This study contributes to the discourse on administrative law regarding the limits of administrative officials' authority in formulating policy rules in the form of circulars.

ERACS as a Legal Obligation: A Compliance-Based Model for Protecting Post-Caesarean Patients’ Rights

Abu Sufyan — Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

The existence of a wide disparity in post-caesarean recovery duration positions Enhanced Recovery After Caesarean Surgery (ERACS) not merely as a clinical guideline, but as a verifiable duty that must be substantiated through evidence of service processes and adequate documentation. Employing a descriptive–analytical research method, this study maps recovery outcomes and incorporates interviews with healthcare personnel, integrated with an assessment of statutory and regulatory obligations under Law No. 17 of 2023 and Government Regulation No. 28 of 2024, as well as a distributive–procedural justice framework. The findings affirm that extreme outcome disparities among patients with relatively similar characteristics should be treated as a trigger for process-based audit, such that any claim of ERACS implementation must be supported by traceable service records, particularly regarding infection prevention, wound care, pain control, post-discharge education, follow-up scheduling, and responsiveness to patient complaints. Accordingly, this study proposes a compliance-evidence model that links ERACS elements to documentary proof and patient-safety indicators, whereby failures of compliance or documentation open the possibility of layered accountability for both healthcare professionals and hospitals, in furtherance of protecting patients’ rights to safe and high-quality healthcare services.

Konstruksi Putusan Hakim yang Berkeadilan: Anotasi Putusan Mahkamah Agung Berbasis Hak Asasi Manusia

Sri Warjiyati, Nazhif Ali Murtadho, Tri Hartini, Amanda Tasya Marsa Ghariza — Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

Penegakan keadilan saat ini terkendala oleh kesenjangan signifikan antara idealitas norma hukum (in abstracto) dan realitas penerapannya (in concreto), yang menuntut pendekatan multidisipliner guna menjamin kualitas motivering vonnis. Penelitian ini bertujuan mengonstruksi model pertimbangan hakim yang mengintegrasikan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan psikologis, sekaligus mengkritisi fenomena instrumentalisasi Hak Asasi Manusia dalam praktik yudisial. Menggunakan metode penelitian doktrinal yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021 dan 23P/HUM/2024, studi ini membedah penalaran hakim secara komprehensif. Temuan utama menunjukkan bahwa sinergi simultan aspek hukum merupakan syarat mutlak keadilan, dengan psikologi forensik berfungsi vital memitigasi bias kognitif seperti priming dan anchoring demi meningkatkan objektivitas hakim. Namun, analisis anotasi mengungkap adanya instrumentalisasi HAM, di mana hakim menafsirkan hak secara retoris tanpa pembuktian empiris dan analisis proporsionalitas yang memadai, sehingga memicu judicial legislation yang melampaui kewenangan. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan pedoman yudisial baku berbasis metodologi dua langkah: (1) identifikasi standar HAM internasional, (2) uji substantif case-by-case, serta institusionalisasi pelatihan psikologi forensik untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan legitimasi substantif lembaga peradilan di Indonesia.

Tinjauan Yuridis Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia Aktif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025

Muhammad Rozien Al Abqary — Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

Pengisian jabatan sipil oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif menimbulkan persoalan yuridis karena mempertemukan rezim hukum keamanan dengan rezim hukum administrasi pemerintahan sipil. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri aktif serta menguji kesesuaian Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 dalam sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik normatif karena Perpol Nomor 10 Tahun 2025 membuka ruang pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri aktif tanpa pengakhiran status keanggotaan, yang bertentangan dengan prinsip pembatasan kewenangan dan pemisahan fungsi dalam negara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan larangan tersebut secara final dan mengikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bersifat ultra vires dan tidak memiliki legitimasi yuridis, sehingga berimplikasi pada potensi cacat hukum keputusan administratif serta mengganggu kepastian hukum dan netralitas birokrasi.

Bona Fide Residency sebagai Syarat Pencalonan dalam Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR dan DPRD: Quo Vadis?

Bimo Fajar Hantoro — Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

Wacana memperketat syarat domisili dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD kembali mengemuka sebagai upaya untuk memperkuat representasi kepentingan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas, landasan teoretis, dan feasibilitas penerapan syarat domisili di Indonesia, serta merumuskan alternatif kebijakan dalam desain sistem pemilu dalam rangka memperkuat representasi kepentingan lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi syarat domisili justru bermasalah secara konseptual. Alih-alih menjamin representasi secara deskriptif ataupun substantif, ia justru menghambat masuknya caleg berkualitas dan membatasi pilihan dari pemilih. Secara konstitusional, belum terdapat satu pun preseden yang menguji konstitusionalitas dalam konteks pemilu anggota DPR dan DPRD. Berkaca pada praktik di Amerika Serikat, penerapan doktrin bona fide residency justru menimbulkan kompleksitas administratif dan beban litigasi yang eksesif bagi penyelenggara pemilu dan sistem peradilan. Penelitian ini menawarkan alternatif solusi kebijakan melalui rekayasa sistem pemilu dengan memperkecil besaran dapil dan memprioritaskan kohesivitas wilayah dalam proses penyusunan dapil. Pendekatan ini jauh lebih efektif dalam menciptakan insentif bagi caleg maupun petahana untuk lebih responsif terhadap kepentingan lokal, sekaligus mendorong penyederhanaan partai politik tanpa mencederai hak konstitusional warga negara.

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Abdul Rahman Sanda, Ahmad Rustan, Rudy Iskandar Ichlas — Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam negara demokratis sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Sejak reformasi, sistem pemilu di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, terutama melalui penguatan dimensi konstitusionalnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menegaskan pemilu serentak sebagai sarana memperkuat sistem presidensial, yang kemudian diimplementasikan pada Pemilu 2019. Namun, praktik pemilu serentak tersebut menimbulkan berbagai persoalan serius, antara lain beban administratif yang berlebihan, kelelahan penyelenggara, kompleksitas teknis, serta penurunan kualitas partisipasi pemilih. Kondisi ini mendorong Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memaknai keserentakan pemilu secara proporsional dengan memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar konstitusional, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, serta implikasi yuridis dari pemisahan tersebut terhadap sistem presidensial dan kepastian hukum pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan pemilu nasional dan lokal mencerminkan penerapan prinsip living constitution yang adaptif terhadap realitas demokrasi, namun sekaligus menuntut harmonisasi regulasi untuk mencegah konflik norma, khususnya terkait periodisasi lima tahunan pemilu. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam penataan ulang sistem pemilu yang lebih efektif, demokratis, dan konstitusional.

Kajian Yuridis Atlet Karate dalam Pemenuhan Hak Atlet Karate Terhadap Klub Karate di Yogyakarta

Bagus Saputro Sadam, Wiwin Budi Pratiwi — Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

Profesionalisasi olahraga karate menimbulkan implikasi hukum terhadap hubungan antara atlet dan klub, khususnya terkait kepastian perlindungan hak atlet. Dalam praktiknya, kedudukan hukum atlet karate profesional di Indonesia masih belum jelas akibat dualisme antara Lex Sportiva dan hukum ketenagakerjaan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum atlet karate profesional, mengkaji problematika perlindungan hukum yang timbul, serta merumuskan konsepsi perlindungan hukum yang harmonis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan studi empiris terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara atlet dan klub secara faktual memenuhi unsur hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga atlet karate profesional berhak memperoleh perlindungan hukum ketenagakerjaan. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Keolahragaan serta lemahnya mekanisme harmonisasi antara Lex Sportiva dan hukum nasional menyebabkan perlindungan tersebut belum terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan guna menjamin perlindungan hak atlet secara berkeadilan.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Modus Jasa Titip Tiket Konser Seventeen Pada Sosial Media Instagram

Nailah Sarah Salsabilah, Dewi Mayaningsih, Ende Hasbi Nassarudin — Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi kehidupan masyarakat di era saat ini khususnya dalam berbisnis seperti penawaran jasa titip tiket konser melalui sosial media Instagram. Pada kenyataannya masih ditemukan pelaku usaha yang melakukan penipuan pada media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis modus operandi pelaku penipuan jasa titip tiket konser ditinjau dari prespektif kriminologi dan menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku penipuan jasa titip tiket konser pada sosial media. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui hukum deskriptif analitis melalui pendekatan kasus. Hasil penelitian diperoleh bahwa modus operandi dilakukan oleh pelaku dengan Pembangunan citra positif pada akun sosial media Instagram dengan memberikan testimoni dan bukti fiktif terhadap calon korban. Perbuatan pelaku dikenai banyak regulasi, satu diantaranya ialah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP dan terkhusus korban berhak mendapatkan ganti kerugian berupa uang melalui upaya penyelesaian restoratif.

Kata Kunci: Modus Operandi, Kriminologi, Jasa Titip

Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak dalam Pespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebo)

Revan Gunawan, Ruslan Abdul Gani, Ramlah Ramlah — Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji ketegangan antara paradigma represif dalam penegakan hukum narkotika dengan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan bagi pelaku anak. Fokus utama penelitian adalah menganalisis problematika pertanggungjawaban pidana anak di Kejaksaan Negeri Tebo, di mana terdapat deviasi antara mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan praktik pemidanaan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam di Kejaksaan Negeri Tebo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi penjara masih mendominasi vonis terhadap anak, yang mengindikasikan gagalnya optimalisasi diversi dan rehabilitasi akibat hambatan struktural serta budaya hukum aparat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik represif ini dinilai tidak sejalan dengan konsep usia taklif dan sanksi ta’zir yang seharusnya berorientasi pada pembinaan moral (ta’dib). Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa perlindungan akal (hifzh al-’aql) bagi anak belum tercapai secara substantif dalam sistem peradilan pidana saat ini. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan perlunya dekonstruksi paradigma penegak hukum melalui harmonisasi nilai-nilai edukatif Islam ke dalam kebijakan pidana nasional untuk menjamin hak masa depan anak dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Analisis Yuridis Hak Milik Tanah oleh Etnis Tionghoa Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Yaser Arafat Alhabsyi, Mutia Cherawaty Thalib, Nurul Fazri Elfikri — Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji hak kepemilikan tanah bagi etnis Tionghoa Warga Negara Indonesia (WNI) dalam perspektif Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan implikasinya terhadap kepastian hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun UUPA memberikan hak kepemilikan tanah secara setara bagi semua WNI, praktik di Yogyakarta melalui Instruksi Gubernur No. K.898/I/A/1975 membatasi hak kepemilikan etnis Tionghoa, menganggap mereka sebagai pemodal kuat dan membatasi kepemilikan tanah hanya untuk warga pribumi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan historis, serta studi kepustakaan dari sumber hukum primer dan sekunder, dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum etnis Tionghoa WNI berhak memiliki tanah, sedangkan instruksi lokal bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kepastian hukum. Penelitian merekomendasikan pencabutan instruksi tersebut untuk menjamin kepastian hukum, kesetaraan, dan perlindungan hak kepemilikan tanah bagi seluruh WNI. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi nasional dan lokal untuk mewujudkan keadilan agraria, memastikan hak subjek hukum terpenuhi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum.

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Cross-Border E-Commerce Terhadap Perlindungan Konsumen Indonesia

Muhammad Ardan Al-Madany, Melani Darman — Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan pesat teknologi digital dan e-commerce internasional telah membawa dampak signifikan pada pola transaksi perdagangan, termasuk dalam transaksi lintas negara atau cross-border e-commerce. Fenomena ini memberikan kemudahan bagi konsumen di Indonesia untuk mengakses produk dari pelaku usaha luar negeri. Namun, di sisi lain, hal ini juga memunculkan tantangan dalam hal perlindungan konsumen, mengingat perbedaan hukum dan yurisdiksi antara negara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha cross-border e-commerce terhadap konsumen Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan dilengkapi pengumpulan data melalui kuesioner untuk memetakan jenis sengketa konsumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Perlindungan Konsumen dan PP PMSE secara normatif menempatkan pelaku usaha asing setara dengan pelaku usaha dalam negeri, penegakan hukumnya lemah karena terbentur asas teritorial dan kedaulatan negara. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi kurang efektif, sehingga Online Dispute Resolution (ODR) menjadi solusi yang paling relevan. Namun, implementasi ODR memerlukan pengaturan prosedural yang spesifik dan mekanisme eksekusi putusan yang jelas. Dukungan kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) atau perjanjian ekstradisi juga perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum.

Analisis Ratio Decidendi Mahkamah Agung dalam Menjamin Kepastian Hukum pada Sengketa Merek Daimaru

Dwi Sriwidadi, Tuti Herningtyas — Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

Frekuensi konflik merek yang timbul dari pendaftaran yang dilakukan dengan itikad buruk yang berpotensi mengancam kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah, menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Dalam sengketa merek DAIMARU yang diselesaikan dalam Perkara Nomor 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Medan juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024, penelitian ini bertujuan untuk mengeval_uasi implementasi konsep kepastian hukum dan menganalisis ratio decidendi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Putusan pengadilan digunakan sebagai bahan hukum primer dalam pengumpulan data, sementara perundang-undangan dan literatur hukum digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Selain itu, ditemukan kontradiksi normatif antara hukum persaingan usaha dan sistem hukum merek yang berpotensi menimbulkan ambiguitas. Analisis ini menyoroti kebutuhan akan harmonisasi regulasi di bidang kekayaan intelektual serta menyimpulkan bahwa putusan tersebut meningkatkan perlindungan merek dan kejelasan hukum. Menurut temuan studi, Mahkamah Agung mencabut pendaftaran merek DIAMARU untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek yang sah, karena dianggap didaftarkan dengan niat buruk dan secara fundamental identik dengan merek DAIMARU.

Penerapan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12% dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 dan Perspektif Keadilan Pajak di Indonesia

Putri Sherly Ananta, Abdim Munib, Mochamad Mansur — Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 +0700

Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% memicu polemik hukum terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pemenuhan aspek keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penghitungan tarif PPN 12% dalam PMK No. 131 Tahun 2024 serta menguji kebijakan tersebut dalam perspektif keadilan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dipusatkan pada prinsip kemampuan membayar (ability to pay principle) sebagai indikator utama keadilan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK No. 131 Tahun 2024 berfungsi sebagai regulasi teknis yang menerapkan mekanisme diferensiasi tarif. Meskipun secara normatif kebijakan ini berupaya mengakomodasi keadilan melalui penggunaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain bagi barang non-mewah, namun dalam praktiknya terdapat risiko spillover effect yang dapat mengaburkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Secara filosofis, keberhasilan kebijakan ini dalam mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan Pancasila dan prinsip maslahah ‘ammah sangat bergantung pada akurasi klasifikasi objek pajak serta transparansi pengelolaan penerimaan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa instrumen teknis dalam PMK No. 131 Tahun 2024 baru sebatas memberikan keadilan prosedural yang masih memerlukan pengawasan administratif ketat agar tidak mencederai daya beli masyarakat secara luas.