2026-08-25T08:09:40Z https://jurnal.umpwr.ac.id/amnesti/oai

oai:ojs3.jurnal.umpwr.ac.id:article/103 2021-03-03T14:03:20Z amnesti:ART

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Rosyda, Farrah Syamala Tindak pidana perdagangan orang banyak terjadi dengan berbagai modus operandinya. Kurangnya lapangan pekerjaaan dan minimnya pengetahuan menjadi penyebab utama mudahnya tindak pidana perdagangan orang masih banyak terjadi di Indonesia. Upaya memutus mata rantai perdagangan orang tidak hanya kewajiban pemerintah daerah namun juga pemerintah pusat dan dunia Internasional. Universitas Muhammadiyah Purworejo 2019-04-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://jurnal.umpwr.ac.id/amnesti/article/view/103 10.37729/amnesti.v1i1.103 Amnesti: Jurnal Hukum; Vol. 1 No. 1 (2019); 1-17 2775-0604 2656-3029 eng https://jurnal.umpwr.ac.id/amnesti/article/view/103/27 Copyright (c) 2019 Amnesti : Jurnal Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs3.jurnal.umpwr.ac.id:article/176 2020-08-06T16:51:41Z amnesti:ART

oai:ojs3.jurnal.umpwr.ac.id:article/178 2021-06-18T09:45:23Z amnesti:ART

Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang Amnesti, Sheila Kusuma Wardani Penelitian ini menjelaskan mengenai penggabungan perkara gugatan cerai dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Magelang, yakni menggabungkan 2 unsur yang berbeda yaitu perkara voluntair dan kontentius. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan legal drafter mengenai komulasi gugat cerai dan itsbat nikah. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah survey kepustakaan dan studi literatur. Fokus penelitian ini adalah komulasi perkara gugat cerai dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Magelang. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia di masyarakat yang sempurna, karena sejak dilahirkannya setiap manusia memiliki kodrat berpasang-pasangan yang merupakan salah satu sunnah atas seluruh makhluk-Nya. Universitas Muhammadiyah Purworejo 2019-02-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://jurnal.umpwr.ac.id/amnesti/article/view/178 10.37729/amnesti.v1i1.178 Amnesti: Jurnal Hukum; Vol. 1 No. 1 (2019); 18-28 2775-0604 2656-3029 eng https://jurnal.umpwr.ac.id/amnesti/article/view/178/70 Copyright (c) 2019 Universitas Muhammadiyah Purworejo

oai:ojs3.jurnal.umpwr.ac.id:article/180 2025-07-08T08:14:28Z amnesti:ART

Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen Indrawati, Septi Santoso, Agus Budi Sasmita, Ajeng Risanawati Usaha Kecil merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Kebumen, tetapi perlindungan produk yang beredar, khusunya mengenai merek masih lemah. Padahal merek adalah kekayaan immateriil suatu produk yang  merupakan aset ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, merek yang tidak didaftarkan di DJKI juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain yang akan berakibat pada kerugian pelaku usaha itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada pendaftaran merek produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen dan untuk menganalisis peran pemerintah daerah kabupaten Kebumen dalam mengakomodir pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan model preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa: pertama perlindungan hukum perlindungan hukum pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen diperoleh setelah merek terdaftar di DJKI. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa perlindungan merek diberikan negara setelah merek terdaftar di DJKI. Kedua, Peran Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengakomodir pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil di kabupaten Kebumen adalah beradasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Peran tersebut dilakuan oleh pemerintah melalui Dinas KUMKM dan PLUT KUMKM, dimana kegiatannya adalah memberikan sosialisasi, pelayanan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan Usaha Kecil dalam pendaftaran merek di DJKI sebagai upaya perlindungan hukum serta pengembangan Usaha Kecil. Universitas Muhammadiyah Purworejo 2020-02-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://jurnal.umpwr.ac.id/amnesti/article/view/180 10.37729/amnesti.v1i1.180 Amnesti: Jurnal Hukum; Vol. 2 No. 1 (2020); 57-63 2775-0604 2656-3029 eng https://jurnal.umpwr.ac.id/amnesti/article/view/180/73 Copyright (c) 2019 Amnesti : Jurnal Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs3.jurnal.umpwr.ac.id:article/618 2020-11-04T08:06:55Z amnesti:ART

4a61efb71eea1c978079baf02575de7d