Model Resolusi Konflik: Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Mediasi sebagai Upaya Mewujudkan Masyarakat Paham Hukum

Abstract

Proses penyelesaian sengketa di masyarakat pada umumnya diawali melalui mekanisme mediasi non-litigasi, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai mediator, khususnya untuk perkara yang relatif ringan dan belum termasuk dalam suatu kategori tindak pidana berat. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, terutama apabila telah memasuki ranah hukum pidana. Selain itu, kekeliruan dalam menentukan jalur penyelesaian serta tidak adanya bukti tertulis atas kesepakatan damai yang dicapai sering kali menjadi penyebab munculnya kembali konflik di kemudian hari. Adanya kegiatan penyuluhan hukum melalui pelaksanaan pengandian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif. Kegiatan dilaksanakan pada 28 Agustus 2025 di Desa Jenar Wetan, Purworejo, bekerja sama dengan mahasiswa KKN Tematik 2025 Kelompok 7 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Materi yang disampaikan kepada masyarakat septempat meliputi konsep mediasi, peran mediator, prinsip musyawarah mufakat, serta batasan penerapan mediasi dalam penyelesaian permasalahan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang sadar hukum dan mampu menyelesaikan konflik secara efektif.