Penguatan Inklusi Sosial Dalam Mendorong Pembangunan Desa yang Berkelanjutan (Surya Abdimas, 2024)
Desa saat ini telah diberikan banyak kewenangan, sehingga banyak sekali kemajuan dan inovasi yang diperoleh oleh desa semenjak lahirnya UU Desa 6/2014. Sebagai konsekuensi dari undang-undang tersebut, selain adanya dana desa, desa juga memiliki kewenangan besar untuk mengelola dirinya sendiri. Keberadaan UU Desa juga diarahkan agar sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan di tingkat desa atau yang sering disebut dengan SDGs Desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat strategis MMD ini merupakan kegiatan yang didesain sesuai dengan tema besar pelaksanaan kegiatan MMD Universitas Brawijaya tahun 2023 dan rencana strategis Kementerian Desa Republik Indonesia dalam implementasi SDGs Desa. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di enam desa di kabupaten Madiun selama kurang lebih 1 bulan melalui kegiatan workshop dan Focus Group Discussion (FGD) untuk inisiasi desa inklusif bersama pemerintah desa, BPD, wakil masyarakat, dan beberapa kelompok warga yang dianggap perlu (kelompok perempuan, disabilitas, dan lainnya). Jika merujuk pada UU Desa secara normatif membuka peluang proses inklusif di tingkat desa, mulai dari penataan desa, penyelenggaran pemerintahan desa, pembangunan dan pembuatan peraturan desa. Pada setiap aspek tersebut, UU Desa mewajibkan penyelenggara pemerintahan desa untuk bekerja dengan prinsip demokratis, keadilan gender dan non diskriminatif, serta menyertakan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan (musyawarah) dan pengawasan.
Keywords: Inklusi Sosial; SDGs Desa; Pembangunan; Desa