Amnesti: Jurnal Hukum

Implementation of the Lex Certa Principle towards the Ambiguity of Digital Law's in Indonesia

2025-02-28T15:36:14+07:00

Ambiguity in Indonesia's digital laws, particularly in the Electronic Information and Transactions Law (ITE’s Law), has raised concerns over the criminalization of free expression and the erosion of digital rights. Vague terms like "contents against propriety" and "inflicting hatred or dissension" in Articles 27 and Article 28 often lead to subjective interpretations, undermining legal certainty and exposing individuals to unfair prosecution. This study examines the role of the lex certa principle in addressing ambiguities within ITE’s Law and its application to safeguard digital rights. Employing a normative legal research method, that analyzes and systematizes legal norms, synthesizes doctrines, and provides prescriptive justifications aligned with existing laws to guide legal decision-making. This study examines relevant provisions, judicial precedents, and international best practices, including regulatory frameworks in Canada, the European Union, and the United States. The findings highlight that Indonesia's digital laws lack clarity, making them prone to misuse and inconsistent enforcement. Key cases, such as Prita Mulyasari and Baiq Nuril, illustrate the detrimental impact of ambiguous regulations on individuals' rights. The study proposes reforming ITE’s Law by redefining ambiguous terms, enhancing law enforcement training, and adopting proportionality tests to ensure restrictions on expression are justified and lawful. By incorporating lex certa into digital regulations, Indonesia can balance public order and freedom of expression while protecting digital rights. The study concludes with recommendations for multi-stakeholder collaboration in regulatory reforms to create a fair and inclusive digital legal framework.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Berkualifikasi Residivis di Indonesia (Studi Komparasi Negara Armenia)

2025-03-01T03:30:44+07:00

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang perlu diwaspadai, timbulnya residivis terorisme menimbulkan ancaman terhadap masyarakat dan negara. Permasalahan timbul pada kebijakan mengenai residivis tindak pidana terorisme. Hal itu terlihat dalam perbedaan putusan pengadilan pada kasus terorisme yang mempertimbangkan keadaan residivis dan tidak mempertimbangkan residivis. Permasalahan tersebut menimbulkan legal gap yang perlu dilakukan pengkajian. Tujuan penulisan ini agar mengetahui kebijakan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme berkualifikasi residivis di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan komparatif memungkinkan dalam pengambilan argumentasi yang mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ancaman nyata oleh residivis terorisme akibat belum adanya peraturan terkait pertanggungjawaban residivis pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Formulasi terhadap pertanggungjawaban residivis terorisme sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan pemberantasan tindak pidana terorisme. Pengaturan pertanggungjawaban residivis terorisme setidaknya memuat mengenai definisi, delik apa saja yang dapat dikenakan, syarat dan daluwarsa dalam pengulangan tindak pidana, sistem pemberatan, dan pedoman pemidanaan bagi pengulangan tindak pidana dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana mati. Ide formulasi tersebut juga harus didukung dengan program deradikalisasi dan kontraradikalisasi yang baik.

Kajian Yuridis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Bebasnya Terdakwa Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Kode Etik Kehakiman

2025-02-28T15:49:30+07:00

Dewasa ini publik kerap dihebohkan dengan putusan hakim yang menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat. Masih ditemukannya hakim yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi salah satunya pada putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tentang putusan bebas terdakwa yang mengakibatkan kematian sehingga memunculkan pertanyaan dikalangan publik terkait integritas para aparat penegak hukum yang seharusnya sudah pasti dalam penegakan hukum harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan bukan sebaliknya menciderai rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana juga pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara mengingat dalam mengemban jabatannya hakim tidak dapat semena-mena menyalahgunakan kekuasaannya karena secara internal Mahkamah Agung juga Komisi Yudisial ikut serta melakukan pengawasan terhadap hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil penelitian adalah bahwa dalam putusan bebas tersebut hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum secara menyeluruh sehingga kecermatan hakim dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau potensi pelanggaran kode etik. Turunnya integritas hakim dalam penerapan hukum dapat dilihat dari kurangnya objektivitas maupun pelanggaran kode etik sehingga peran Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan kode etik hakim menjadi sangat krusial untuk dapat menjamin penegakan hukum yang adil, transparan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga aturan hukum yang berlaku.

Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Penumpang

2025-03-02T07:20:16+07:00

Banyaknya perusahaan penerbangan di Indonesia yang beroperasi, namun seringkali mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap barang bawaan penumpang. Hal ini seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi penumpang, ketidaknyamanan dan kerugian penumpang dalam transportasi umum merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan, salah satunya dalam transportasi umum udara sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum maskapai penerbangan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan dan kerusakan barang bagasi penumpang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder, primer, dan tersier yang berisi kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pertanggungjawaban maskapai terhadap hilang atau rusak barang penumpang bertentangan dengan Pasal 167 dan 168 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan juga Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara.

Analisis Contempt of Court dalam Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XV/2017 Tentang Pemberian Hak Suara kepada Penyandang Disabilitas

2025-02-28T15:36:51+07:00

Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menjaga konstitusi melalui otoritas menguji UU terhadap UUD 1945. Kewenangan ini menghasilkan putusan yang sifatnya akhir dan mutlak, juga berasaskan erga omnes, hal ini memberikan kekuatan hukum tetap pada semua pihak untuk patuh pada putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal tidak menindaklanjuti putusan dapat dikatakan sebagai bentuk menghina pengadilan (Contempt of Court). Pada penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengidentifikasi bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa kasus ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, baik dilakukan oleh individu ataupun lembaga negara. Ketidakpatuhan ini berdampak pada hilangnya kepastian hukum, melemahkan otoritas peradilan, dan mengancam supremasi hukum. Bentuk ketidakpatuhan ini terjadi pada pengabaian putusan dalam revisi UU Cipta Kerja, hal ini menunjukkan bahwa tindakan ketidakpatuhan pada putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikelompokkan sebagai Contempt of Court dalam bentuk disobeying a court order. Ketidakpatuhan ini mencerminkan kurangnya penghormatan kepada otoritas pengadilan dan menghambat implementasi hukum secara adil.

Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Bkt)

2025-02-28T15:37:01+07:00

Perjudian online kini semakin marak dan mengalami pertumbuhan yang cepat di Indonesia, membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek sosial dan hukum. Meski Pasal 303 KUHP dan UU ITE menjadi landasan hukum dalam menangani aktivitas ini, regulasi yang ada dianggap belum memadai untuk menanggulangi kejahatan berbasis teknologi ini secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 303 KUHP dalam menanggulangi perjudian online di Indonesia serta mengidentifikasi urgensitas terhadap kebutuhan pembaruan regulasi pada UU ITE. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi saat ini memiliki kelemahan mendasar, seperti tidak adanya definisi khusus mengenai pemain perjudian online, kekosongan hukum yang mencakup aktivitas lintas batas, dan sanksi yang tidak memberikan efek jera. Kendala dalam penegakan hukum mencakup keterbatasan yurisdiksi internasional, keterbatasan teknologi aparat penegak hukum, dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian online. Maka dari itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan penegakan hukum yang didukung oleh teknologi seperti AI dan Big Data Analytics untuk mendeteksi transaksi judi online, firewall dengan deep packet inspection untuk memblokir situs ilegal, forensik digital untuk melacak aliran dana, serta kerja sama internasional dalam intelijen siber guna menutup platform judi berbasis luar negeri.

Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Buruh Migran (Studi Kasus di kebumen, Indonesia)

2025-03-02T07:14:32+07:00

Tingginya permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengisyaratkan perlunya mekanisme pelindungan yang integratif dan holistik untuk melindungi para pekerja migran. Pelindungan pekerja migran masih menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah, terutama di daerah dengan tingkat migrasi yang tinggi seperti Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan pendekatan hukum yang integratif holistik dalam menanggulangi masalah pelindungan pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk mengeval__uasi peran pemerintah daerah dalam melindungi pekerja migran, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan mekanisme perlindungan. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Temuan penelitian menunjukkan adanya upaya yang nyata untuk memperkuat peran pemerintah daerah melalui integrasi inisiatif berbasis desa, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dan pembentukan posko perlindungan pekerja migran di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan transformatif, yang mengintegrasikan inisiatif akar rumput dan kolaborasi antar lembaga, sangat penting untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran. Temuan-temuan ini memberikan pelajaran bermanfaat bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peraturan daerah, peningkatan kapasitas layanan pemerintah, dan mendorong kolaborasi dengan lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu)

2025-03-02T13:53:54+07:00

Korban salah tangkap adalah sebuah fenomena yang tidak hanya merugikan individu secara hukum, tetapi juga secara psikososial dan ekonomi. Meskipun regulasi yang ada memberikan hak ganti rugi dan rehabilitasi nama baik bagi korban, pelaksanaan kebijakan tersebut sering kali terkendala oleh berbagai hambatan. Penelitian ini mengusung pendekatan viktimologi untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban salah tangkap, yang belum banyak diangkat dalam studi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pemulihan bagi korban salah tangkap, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang memengaruhi terjadinya salah tangkap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, studi kasus dan studi peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban salah tangkap dapat mengajukan pemulihan melalui mekanisme praperadilan dengan kompensasi materiil. Implementasi kebijakan ini masih belum efisien karena faktor-faktor penyebab salah tangkap meliputi faktor eksternal, seperti kesalahan keterangan saksi atau korban, identifikasi yang keliru, serta faktor internal, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, tekanan penyelesaian kasus yang cepat, dan kompleksitas dinamika kerja kepolisian sehingga tidak memadainya dukungan psikologis bagi para korban. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya reformasi dalam sistem penegakan hukum untuk meminimalkan risiko salah tangkap dan mengoptimalkan pemulihan bagi korban.

Kebijakan Pelaksanaan Pidana Penjara bagi Pelaku Pencurian Guna Memberikan Efek Jera (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan)

2025-03-04T05:45:10+07:00

Pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi di Indonesia khususnya di Kota Medan, meskipun sudah ada sanksi hukum yang tegas terlihat bahwa kejahatan ini masih marak terjadi sehingga hal ini menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai bagaimana efek jera dari kebijakan pelaksanaan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana pencurian ini apakah sanksi ini bisa memberikan efek jera dan mengurangi residivis atau sebaliknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan pidana penjara dalam KUHP baru dan lama mengalami pergeseran signifikan, KUHP baru memberikan alternatif pidana yang lebih humanis. Tujuan utama dari pidana penjara adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku namun tidak semua mantan narapidana yang setelah keluar tidak mengulangi kesalahannya kembali dan berujung menjadi residivis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan menunjukkan bahwa terdapat 33 orang narapidana pencurian dan 13 orang diantaranya merupakan residivis. Dalam pandangan hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku pencurian adalah had potong tangan yang sesuai dengan Q.S al-Maidah ayat 38 apabila sudah mencapai nisabnya yaitu ¼ dinar atau setara 1 gram emas dan memenuhi unsur serta syarat yang lainnya. Meskipun sanksi potong tangan diatur, penerapannya di Indonesia menghadapi masalah etika dan kemanusiaan, sehingga hukuman penjara menjadi alternatif.