Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo
Abstract
Peredaran narkotika di Indonesia sudah mencapai level yang memprihatinkan dan menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara. Meskipun telah dibuat khusus UU Narkotika dan kepolisian telah diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, namun jumlah kasus tindak pidana narkotika masih terus meningkat setiap tahunnya, khususnya di wilayah hukum Polres Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tindakan preemtif, preventif, dan represif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo yaitu keterbatasan personil opsnal yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Purworejo, adanya metode putus jaringan dalam peredaran narkotika, pihak pelaku saling melindungi ketika salah satu anggota jaringan tertangkap, barang bukti narkotika mudah disembunyikan, dihilangkan, ataupun dimusnahkan oleh tersangka.
Copyright (c) 2024 Eksaminasi: Jurnal Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.