Eksaminasi: Jurnal Hukum

Analisis Yuridis Putusan Hakim pada Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1446/Pdt.G/2017/PA.MKS)

2024-02-02T01:00:07+07:00

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbu-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt.,sebagai jalan mahkluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kotroversial. Perkawinan poligami pada dasarnya jaiz (mubah hukumnya), tetapi bukan berarti bahwa poligami menjadi hak proregatif suami yang dapat dilakukan kapan saja dan dalam kondisi apa saja, tetapi ada berbagai hal yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan poligami. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mempelajari proses penyelesaian perkara terhadap pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dan untuk mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor: 1446/Pdt.G/2017/PA.MKS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum.

Analisis Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)

2024-02-02T01:00:21+07:00

Exxon Mobil Corporation merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan terhadap Merek TRICO dan Lukisan Tergugat berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) dengan alasan Merek TRICO dan Lukisan Tergugat tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan. Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penghapusan merek oleh pihak ketiga menurut UU Merek. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan penghapusan merek TRICO berdasarkan UU Merek untuk dasar keputusan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat inappropritate. Majelis Hakim dalam menilai penghapusan merek atas dasar gugatan pihak ketiga yang berkepentingan seharusnya tidak hanya melihat pada kesamaan merek dan jenis barang, melainkan harus pula memperhatikan apakah merek tersebut masih digunakan atau tidak

Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Upaya Perlindungan terhadap E-Commerce dalam Transaksi Elektronik melalui Layanan Pesan Singkat

2024-02-11T05:34:21+07:00

Perkembangan dunia internet pada saat ini telah mencapai suatu tahap yang begitu cepat telah menyebar luas ke seluruh dunia, sehingga keberadaan internet pada masa sekarang telah memberikan manfaat yang signifikan karena mudah dalam mengaksesnya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan e-commerce dalam transaksi elektronik dan menganalisis efektifitas kebijakan perlindungan hukum e-commerce yang ditinjau dari UU ITE. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiann menunjukan bahwa pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal sebagai penghinaan yang diatur dalam Bab XVI yang mana penghinaan merupakan delik. Kedati demikian, dalam UU ITE Pencemaran nama baik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Kebumen pada Pemilihan Umum 2024

2024-03-22T00:32:57+07:00

Pemilihan Umum merupakan pesta demokrasi bagi rakyat. Momen pemilu dijadikan warga untuk memilih wakil rakyat guna mewakili aspirasi mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam Pemilu melibatkan 30% keterwakilan perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi mengenai proses pencalonan DPRD di Kabupaten Kebumen dan mengetahui penerapannya pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kebumen. Keterwakilan perempuan pada Pemilu DPRD Kabupaten Kebumen sudah cukup tinggi. Terdapat dua partai yang mempu mencapai keterwakilan perempuan lebih dari 50% yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yaitu sebesar 71,43% dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mampu mencapai 57, 14 %. Namun demikian masih ada partai yang belum mampu memenuhi standar minimal keterwakilan 30% untuk calon perempuan, yaitu Partai Buruh dengan presentase keterlibatan perempuan 27,27%. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa perempuan mempunyai peran dan kedudukan yang sama seperti laki-laki dalam politik. Peran serta perempuan sangat penting dalam dunia politik, karena banyak isu-isu terkait perempuan yang memerlukan adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislative.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo

2024-02-28T07:54:05+07:00

Peredaran narkotika di Indonesia sudah mencapai level yang memprihatinkan dan menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara. Meskipun telah dibuat khusus UU Narkotika dan kepolisian telah diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, namun jumlah kasus tindak pidana narkotika masih terus meningkat setiap tahunnya, khususnya di wilayah hukum Polres Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tindakan preemtif, preventif, dan represif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo yaitu keterbatasan personil opsnal yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Purworejo, adanya metode putus jaringan dalam peredaran narkotika, pihak pelaku saling melindungi ketika salah satu anggota jaringan tertangkap, barang bukti narkotika mudah disembunyikan, dihilangkan, ataupun dimusnahkan oleh tersangka.