Eksaminasi: Jurnal Hukum

Aspek Hukum Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT.Smg)

Dea Gustin Permatasari, Muhammad Alfian — Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0700

Perjanjian utang piutang merupakan bagian dari perjanjian pinjam-meminjam yang tunduk pada hukum perdata dan mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, serta tujuan yang sah. Dalam praktiknya, jaminan sering kali digunakan sebagai alat untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh kreditur. Namun, terdapat perjanjian utang piutang tanpa jaminan yang bergantung pada kepercayaan antara kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait utang piutang tanpa jaminan, berdasarkan Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT.Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada jaminan dalam perjanjian utang piutang, hukum tetap memberikan perlindungan kepada kreditur melalui mekanisme litigasi. Hakim dalam putusan ini menegaskan bahwa perjanjian utang piutang tanpa jaminan tetap sah selama memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Efisiensi Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek

Anisa Puji Rahayu, Septi Indrawatii — Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0700

Sengketa merek menjadi isu penting seiring meningkatnya nilai ekonomi dan peran merek sebagai elemen gaya hidup serta identitas bisnis. Litigasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa seringkali menghadapi kendala berupa proses yang lama, biaya tinggi, dan potensi kerusakan hubungan bisnis. Alternatif seperti arbitrase menawarkan Solusi yang lebih efisien, rahasia, dan fleksibel, dengan memungkinkan pihak-pihak memilih arbiter yang ahli di bidang kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan arbitrase dalam sengketa merek dan mengidntifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan menggunkan metode penelitian hukum yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan penelitian ini mencakup efisiensi penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan kendala-kendala yang dihadapi para pihak saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr.)

Muhammad Farid Azhar, Ajeng Risnawati Sasmita, Agus Budi Santoso — Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0700

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan kekerasan fisik yang membuat korban merasakan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh dan bisa menimbulkan hilangnya nyawa korban tersebut. Sehingga akibat dari kekerasan/ketimpangan kekuasaan tersebut korban menjadi traumatik berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjwaban pidana bagi perlaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, untuk mencapai tujuan tersebut penelitina ini dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut dalam penerapan hukum belum memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun Korban, dimana Visum et repertum berperan penting dalam penyidikan untuk menjelaskan perkara pidana, seperti luka yang dialami korban akibat benda tajam, sehingga menjadi penentuan unsur kemampuan bertanggung jawab, termasuk kemampuan membedakan antara yang benar dan salah.

Studi Komparasi Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dalam Sistem Peradilan di Negara Indonesia dan Belanda

Pijar Agni Winengku Alam Murtanto — Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0700

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas berisiko menyebabkan terganggunya lalu lintas bahkan kecelakaan yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian materil hingga korban jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pelanggaran lalau lintas di Indonesia dan Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia lebih fokus pada percepatan penyelesaian perkara guna mengimbangi jumlah perkara yang besar dan secara tidak langsung juga mengurangi biaya penyelesaian perkara, tetapi dengan beberapa kekurangan yang salah satunya adalah hilangnya hak membela diri pelanggar yang diputus denda. Sementara itu, sistem di Belanda menekankan hak-hak tersangka dengan memberikan berbagai bentuk upaya perlawanan dan penyelesaian administratif yang cepat, meskipun memiliki tantangan dalam hal tengat waktu yang lama yaitu hingga empat bulan, sehingga pencari keadilan harus menunggu cukup lama sebelum menerima keputusan pelanggaran dan sistem penyelesaian perkara yang rumit dapat membuat masyarakat kesulitan untuk memahami proses penyelesaian perkara yang ada.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dialami oleh Anak Berkebutuhan Khusus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Purworejo

Bagas Azi Pamungkas, Ajeng Risnawati Sasmita, Galih Bagas Soesilo — Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0700

Kekerasan seksual adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa serius terutama bagi perempuan dan anak khususnya anak berkebutuhan khusus (ABK)/disabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Purworejo mencatat tindak pidana kekerasan di Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) kasus, sedangkan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan, sehingga hal ini perlu upaya pencegahan yang lebih intensif dari pihak berwenang dan masyarakat untuk melindungi dari tindak pidana kekerasan seksual agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus (disabilitas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Purworejo. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan setiap bulannya ke kelurahan dan sekolah-sekolah. Kemudian, agar pelaku jera dapat diberi sanksi dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 UUPA dan Pasal 30 Ayat 1 UU TPKS. Upaya untuk menanggulangi pelecehan seksual pada anak penyandang disabilitas yaitu: rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.