Implementasi Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Kesehatan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Maluku Barat Daya)

Eka Candra Budi  Utama

Eka Candra Budi Utama Universitas Indonesia, Jawa Barat, Indonesia

Keywords: Dana Alokasi Khusus, Pembangunan Kesehatan, Puskesmas

Abstract

Dana perimbangan mengambil peran dalam usaha pembangunan bidang kesehatan antara lain dengan transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Afirmasi untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dengan membangun Puskesmas di pulau-pulau daerah perbatasan. Akan tetapi Dana Alokasi Khusus Afirmasi dialihkan penggunaannya untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama yang tidak masuk dalam perencanaan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan studi kepustakaan dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis prosedur penggunaan Dana Alokasi Khusus Afirmasi dikaitkan dengan permasalahan yang timbul dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus Afirmasi di Kabupaten Maluku Barat Daya. Penelitian bertujuan untuk mengulas penggunaan Dana Alokasi Khusus Afirmasi bidang kesehatan dengan mengimplementasikan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Alokasi Khusus. Kesimpulan penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tidak tertib prosedur dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus Afirmasi bidang kesehatan sehingga mengakibatkan manfaat pelayanan kesehatan dasar tidak dirasakan oleh masyarakat, hal tersebut dapat terjadi karena pengawasan dari stakeholder tidak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan, 4(2), 190–205.

Anonymous. (2023). Kadis Kesehatan: RS Pratama Letwurung Belum Terdaftar di Kemenkes. Malukubaratdaya.Go.Id. https://news.malukubaratdayakab.go.id/kadis-kesehatan--rs-pratama-letwurung-belum-terdaftar-di-kemenkes

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(1), 20–33.

Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. (2021). Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2(1), 35–56. https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.368

Elsye, R. (2013). Desentralisasi Fiskal. Cokrowolo Boru Dunio Buku.

Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 784–799.

Kemenkeu. (2017). Informasi APBN 2017.

Kementerian Kesehatan. (2018). Kementerian Kesehatan Bekerja 2015-2017.

Kementerian PPN/Bappenas. (2005). Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025.

Martira, A. (2021). Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1, 3–33.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.

Muhtadi, M. (2015). Asas-Asas dan Landasan Teoretis dalam Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 1–16. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.347

Parhusip, B. (2018). Implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara, 20, 958–977.

Pohan, M., & Halim, R. (2019). Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan. Ekonomica, 1(5), 10–11.

Sidik, M. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia).

Soekanto, S., & Mamuji, S. (2011). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.